Penggunaaan APBD untuk pembiayaan klub bukanlah hal yang tabu, asal ditempatkan secara profesional. Demikian menurut CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono.
Penggunaan APBD akan dihentikan untuk musim depan. Banyak klub merasa cemas karena selama ini mereka bergantung secara penuh pada dana hibah dari pemerintah daerah tersebut.
“Kita (PT Liga) ingin setiap klub sepak bola yang mengaku profesional, tidak menerima APBD, melainkan justru menyumbang kepada negara.”
“Saat ini baru Liga Indonesia yang membayar pajak hampir lima miliar rupiah tiap tahun. Berarti itu kontribusi ke negera,” tambahnya.
Namun berbeda dengan pengelola kompetisi di Indonesia tersebut, klub-klub peserta belum mengikuti langkah ini. Jangankan menyumbang, mereka justru bergantung kepada dana hibah dari negara.
“Kita ingin uang APBD masuk ke klub bukan hal tabu, tapi diolah secara komersial. Yang dilarang itu sebenarnya uang masuk ke APBD dengan bantuan hibah. Itu tidak masuk akal, kok klub profesional terima uang hibah,”
Joko kemudian memberikan beberapa skenario agar APBD tetap bisa masuk, namun kali ini lewat jalur yang lebih profesional. Bukan hanya hibah.
Pertama, Joko menyarankan agar klub membangun hubungan sponsorship dengan pemerntah daerah. “Katakanlah dengan tulisan Visit Jakarta, jika itu jadi inisiatif dari pemerintah daerah, itu akan sangat mudah dikonversi menjadi media eksposur yang bisa jadi uang dan itu jumlahnya miliaran rupiah,” terang pelaksana tugas sekretaris jenderal PSSI tersebut.
Yang kedua adalah hubungan kepemilikan. “Jadi uang yang masuk ke klub harus menjadi penyertaan ekuiti. Itu berarti pemerintah akan menjadi pemegang saham.”
Yang ketiga adalah hubungan partnership atau rekanan. Untuk skenario ketiga ini, Joko menjadikan Arema Indonesia sebagai contoh. “Pemerintah daerah terlibat interaksinya dengan Arema dengan sekenario untung bagi-bagi, rugi tanggung bersama,” jelas Joko.
“Sehingga, kita ingin jelaskan kepada semua orang, uang APBD itu yang disebut tabu itu sebenarnya untuk skenario hibah. Karena itu tidak pantas untuk tim profesional,” tandas Joko.
Langkah lain yang harus ditempuh klub untuk menghadapi kompetisi bebas APBD adalah melakukan rasionalisasi anggaran. Yakni dengan mengurangi pengeluaran yang selama ini dinilai berlebihan, yakni pos gaji pemain dan pelatih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar