Komite Normalisasi menyusun strategi agar Kongres Luar Biasa PSSI yang akan digelar di Solo, Sabtu (9/7/11) mendatang tidak berujung deadlock.
Yang pertama, seperti dijelaskan anggota Komite Normalisasi (KN) Joko Driyono, KN sebagai pihak penyelenggara hanya mengizinkan empat elemen yang berhak menghadiri kongres.
Yang pertama adalah peserta kongres. Masing-masing pemilik hak suara yang berjumlah 101 berhak mengirimkan dua wakilnya.
Kedua adalah kandidat. Jumlah kandidat masih sama seperti kongres di Jakarta 20 Mei lalu, yakni 18 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum serta 51 caon anggota Komite Eksekutif PSSI.
Ketiga adalah pihak PSSI, FIFA dan AFC, termasuk penyelenggara dan para panitia.
Terakhir, KN mengizinkan peninjau, yang tediri dari perwakilan media, pemerintah, anggota PSSI yang bukan pemilik suara serta Keluarga Sepak Bola (pemain, mantan pemain, wasit dan sebagainya).’
“Jumlah total peninjau yang akan diterima ada 30 orang, dari total 120 orang yang mengajukan permohonan,” ujar Joko saat sosialisasi tata cara pemilihan kepada media di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (6/7/11).
Kongres yang bertujuan memilih ketua umum, wakil ketua umum serta sembilan anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut mengalami kebuntuan saat digelar di Jakarta karena hujan interupsi dan pemaksaan pendapat.
Untuk mencegah hal ini terulang, KN mengatur cara-cara interupsi. Pertama, untuk melakukan interupsi, pemilik suara harus mengisi formulir.
“Ada beberapa kesempatan interupsi, tetapi tidak dibatasi secara spesifik. Biar ketua sidang (ketua KN Agum Gumelar) yang menentukan substantifnya, yang penting yang berbicara dapat izin dari ketua sidang,” lanjutnya.
Joko juga menegaskan, akan ada tiga hal utama yang harus diperhatikan pemilik suara sebelum mengajukan interupsi.
“Pertama, yang bicara harus dapat izin, kedua kalau (interupsi) bersifat mengganggu akan diperingatkan, Ketiga, kalau terus-menerus dan menghambat jalannya kongres, maka akan dikeluarkan,” tegas Joko.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar